Polemik Pengangkatan Guru Penggerak Sebagai Kepala Sekolah: Pro dan Kontra di Kalangan Pemangku Kepentingan

Pro dan Kontra di Kalangan Pemangku Kepentingan

1. Latar Belakang Kebijakan
Program Guru Penggerak yang dirilis di era Menteri Nadiem Makarim memungkinkan lulusan program ini diangkat langsung sebagai kepala sekolah. Kebijakan ini bertujuan menciptakan pemimpin pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif. Prosesnya memungkinkan guru penggerak yang telah melalui pelatihan intensif selama 6-9 bulan untuk menduduki jabatan kepala sekolah tanpa melalui proses penjenjangan tradisional.

2. Pro Kontra di Kalangan Pemangku Kepentingan
Meski kebijakan ini bertujuan positif, reaksi dari masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan pendidikan justru beragam. Beberapa kepala dinas dan pengawas sekolah menyatakan keberatan. Mereka berpendapat bahwa guru penggerak belum memiliki pengalaman memadai, terutama karena kebanyakan dari mereka belum pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Menurut mereka, pengangkatan kepala sekolah sebaiknya tetap melalui proses penjenjangan yang jelas agar kualitas kepemimpinan di sekolah tetap terjaga.

Di sisi lain, ada pihak yang mendukung kebijakan ini. Mereka berpendapat bahwa lulusan Guru Penggerak telah melalui seleksi ketat dan pelatihan mendalam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang cukup untuk memimpin sekolah. Program ini juga dipandang sebagai langkah reformasi dalam menciptakan kepemimpinan yang lebih segar dan inovatif di sekolah-sekolah Indonesia.

3. Aspirasi dan Masukan dari Pemangku Kebijakan
Dalam rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan se-Indonesia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menerima banyak masukan. Beberapa kepala dinas mengusulkan agar pengangkatan kepala sekolah berbasis pengalaman dan kompetensi, bukan hanya kelulusan dari program Guru Penggerak. Usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum menjadi kebijakan resmi.

Menteri juga menegaskan bahwa pihaknya belum membuat keputusan terkait perubahan kebijakan pengangkatan kepala sekolah. Berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan akan dianalisis secara mendalam sebelum diambil keputusan. Kebijakan yang diputuskan nantinya akan sejalan dengan visi Presiden Prabowo, yaitu menjamin mutu pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

4. Kesimpulan
Pengangkatan Guru Penggerak menjadi kepala sekolah adalah upaya pemerintah untuk menghadirkan pemimpin pembelajaran yang inovatif. Namun, proses ini masih menghadapi polemik di lapangan. Sebagian pihak menganggap lulusan Guru Penggerak kurang pengalaman, sementara sebagian lainnya percaya bahwa pelatihan intensif yang mereka jalani sudah cukup untuk mempersiapkan mereka sebagai pemimpin sekolah.

Hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan semua masukan dari masyarakat dan pemangku kebijakan. Keputusan akhir akan diambil dengan tujuan menjaga kualitas pendidikan dan memastikan pengelolaan sekolah berjalan lebih baik.