Nasib Kurikulum Merdeka Ditentukan Awal Tahun Ajaran Baru, Simak Penjelasan Mendikdasmen

Nasib Kurikulum Merdeka Ditentukan Awal Tahun Ajaran Baru, Simak Penjelasan Mendikdasmen

Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keputusan terkait nasib Kurikulum Merdeka akan diumumkan pada awal tahun ajaran baru 2025/2026. Hal ini disampaikan karena perubahan kurikulum, jika terjadi, tidak bisa dilakukan di tengah tahun ajaran yang sedang berlangsung.

“Kami tidak mungkin melakukan perubahan di tengah tahun ajaran. Jadi, keputusan apakah akan ada perubahan atau tidak, baru bisa kami sampaikan di awal tahun ajaran mendatang,” ujar Prof. Mu’ti dalam pertemuan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kurikulum Merdeka Belum Merata

Meskipun hampir 95% Sekolah Menengah Atas (SMA) telah menerapkan Kurikulum Merdeka, Prof. Mu’ti mengungkapkan bahwa penerapannya belum sepenuhnya merata di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah akan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil kebijakan baru.

“Kurikulum ini masih baru, dan kami tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kami harus melihat semua aspek, termasuk masukan dari masyarakat, agar kebijakan yang diambil benar-benar matang,” jelasnya.

Pro dan Kontra di Masyarakat

Kurikulum Merdeka telah menjadi topik diskusi hangat di kalangan pendidik dan orang tua. Ada yang menyambutnya sebagai langkah maju untuk fleksibilitas pendidikan, namun ada juga yang mengkritik kurikulum ini karena dianggap belum sesuai dengan kebutuhan pendidikan di berbagai daerah.

Selain itu, berbagai isu pendidikan seperti pelaksanaan ujian nasional (UN) dan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menjadi fokus pemerintah. Semua kebijakan ini, menurut Prof. Mu’ti, akan dikaji secara komprehensif dan disampaikan pada waktunya.

Apa Selanjutnya?

Prof. Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah sedang menimbang masukan dan saran dari berbagai pihak terkait keberlanjutan Kurikulum Merdeka. Langkah ini diambil untuk memastikan pendidikan di Indonesia lebih merata dan efektif.

“Kami akan memastikan setiap kebijakan pendidikan benar-benar berdampak positif bagi siswa dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tambahnya.

Kesimpulan

Keputusan terkait perubahan atau kelanjutan Kurikulum Merdeka akan diumumkan pada awal tahun ajaran baru 2025. Di tengah berbagai tantangan dan masukan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif dan adaptif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Simak perkembangan selanjutnya di sini untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kebijakan pendidikan di Indonesia!